icon 09 Oktober 2026 - Oleh Humas DPRD

DPRD Kuningan Dorong Belanja Daerah Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

KUNINGAN – Evaluasi belanja daerah menjadi salah satu perhatian penting DPRD Kabupaten Kuningan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. DPRD mendorong agar setiap alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (8/10/2026).

Menanggapi berbagai catatan dan masukan fraksi, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mengevaluasi belanja agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam jawaban tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat penyerapan. Lebih dari itu, setiap belanja harus memiliki target kinerja yang jelas dan mampu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Evaluasi akan diarahkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta kualitas perencanaan belanja modal. Pemerintah daerah juga menyampaikan rencana penguatan standardisasi kebutuhan, optimalisasi pengadaan, digitalisasi proses, serta pengendalian dan evaluasi anggaran.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027 adalah keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan penanganan infrastruktur, khususnya jalan.

Dalam jawaban Bupati, alokasi belanja modal sebesar Rp118,65 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dari alokasi tersebut, anggaran penanganan jalan diperkirakan sekitar Rp37 miliar.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, perencanaan anggaran juga perlu memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan agar aset yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Catatan Fraksi Menjadi Bahan Penyempurnaan Anggaran

Berbagai pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari proses pembahasan anggaran untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah disusun secara terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan memberikan masukan, mengkritisi perencanaan, serta mendorong agar penggunaan APBD dilakukan secara bertanggung jawab.

DPRD Kabupaten Kuningan memandang bahwa anggaran daerah merupakan instrumen penting u