icon 04 Juli 2025 - Oleh Humas DPRD

Fraksi Golkar Ingatkan Bupati Dian Jangan Gagal Merancang Masa Depan Kuningan

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan mengingatkan pemerintah daerah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak sekadar menjadi dokumen ambisius yang gagal diwujudkan. Mereka mendesak agar visi besar pembangunan benar-benar dapat diterjemahkan secara konkret dan terukur demi masa depan Kuningan yang lebih baik.

Peringatan tersebut disampaikan Raka Maulana Wijaya, juru bicara Fraksi Golkar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (4/7/2025), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap draf Raperda RPJMD.

“Kita tidak boleh lagi gagal dalam merancang masa depan. RPJMD ini bukan hanya formalitas, melainkan harus menjadi arah pembangunan yang nyata dan bisa dilaksanakan,” tegas Raka di hadapan forum paripurna.

Fraksi Golkar menyatakan dukungan atas penyusunan RPJMD yang dilakukan secara sistematis, namun menggarisbawahi sejumlah catatan penting. Mereka menekankan agar perencanaan kali ini lebih realistis dan tidak terjebak dalam ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi, sebagaimana kerap terjadi pada periode sebelumnya.

“Seringkali RPJMD bagus di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan karena hambatan anggaran, SDM yang terbatas, dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah,” ujarnya.

Golkar juga mendorong perhatian serius terhadap pembangunan SDM, mulai dari pendidikan, pelatihan tenaga kerja, hingga pemberian beasiswa afirmatif bagi putra-putri daerah. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara juga dianggap krusial demi efektivitas pelaksanaan program.

Di sektor ekonomi, Fraksi Golkar meminta arah investasi difokuskan pada potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Pembangunan juga harus tetap mengacu pada daya dukung lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Fraksi Golkar menilai, program-program unggulan seperti “Ngaji Diri”, “Gema Sadulur”, “Jawara Tani”, hingga “Tatapakan Jati” harus ditopang oleh perencanaan yang matang dan pembiayaan yang realistis. Mereka pun mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,91% dan penurunan angka kemiskinan hingga 8,26%, namun meminta strategi yang jelas dan konkret untuk mencapainya.

“Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya menampilkan visi-visi besar yang tidak berpijak pada kenyataan daerah,” kata Raka.

Selain itu, Golkar turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dengan RKPD tahunan, serta keselarasan dengan revisi RTRW yang sedang berjalan. Mereka juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar pembangunan tidak merusak daya dukung lahan pertanian dan pariwisata.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa implementasi RPJMD harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan melibatkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.

“Kegagalan masa lalu harus jadi pelajaran. Kali ini, mari kita pastikan Kuningan benar-benar melesat, tidak hanya dalam slogan, tapi juga dalam kenyataan yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan sepakat agar Raperda RPJMD ini dibahas lebih lanjut dalam pembahasan tingkat panitia khusus (Pansus), dengan harapan seluruh substansi dokumen tersebut dapat disempurnakan secara partisipatif dan menyeluruh.