icon 25 Februari 2026 - Oleh Humas DPRD

Polemik Program MBG di Kuningan, DPRD Usul Pengawasan Menu Harian Lebih Transparan

Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik. Sejumlah keluhan muncul, terutama pada awal pendistribusian saat masuk sekolah di bulan Ramadan 1447 H.

Aduan masyarakat menyoroti variasi menu yang dinilai monoton, kualitas bahan makanan, hingga komposisi gizi yang dianggap belum sesuai standar. Bahkan sempat ramai diperbincangkan menu roti produksi UMKM yang banyak dikomplain, serta temuan menu yang dinilai tidak direkomendasikan oleh pengawas gizi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, menyampaikan sikap tegas. Ia meminta seluruh SPPG menjalankan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Kalau memang terus-menerus melakukan hal yang sama, atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan kami akan bertindak tegas. Bila perlu ditutup operasionalnya untuk sementara,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, menjelaskan pihaknya telah memberikan teguran terhadap dapur yang menyajikan menu tidak direkomendasikan. Namun, kewenangan pemberian sanksi masih menunggu regulasi dan arahan dari pusat.

“Kami sudah menegur. Untuk sanksi masih disusun oleh tim pusat. Korwil bertugas memantau, mengomunikasikan, dan melaporkan ke pusat,” ujarnya.

Di tengah dinamika tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi Gerindra Dapil Kuningan III, Nurcholis Mauludin Syah, turut memberikan masukan konstruktif. Politisi yang akrab disapa Oi itu menilai program MBG pada dasarnya sangat baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan.

“Program MBG ini sangat baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik pelajar, lansia, ibu hamil, petani maupun pedagang. Program baik ini mohon dipantau secara serius oleh Satgas MBG Kabupaten Kuningan,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, polemik yang muncul harus dijawab dengan sistem pengawasan yang lebih transparan dan terstruktur. Ia mengusulkan agar Satgas MBG membentuk grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh kepala dapur (SPPI) se-Kabupaten Kuningan.

“Saran saya, Satgas membuat grup WA yang berisi kepala dapur se-Kuningan, lalu diwajibkan mengunggah menu yang akan dibagikan setiap harinya,” katanya.

Kewajiban mengunggah menu harian tersebut dinilai akan mempermudah pengawasan dan mempercepat evaluasi apabila ditemukan menu yang tidak sesuai standar gizi maupun ketentuan.

“Dengan unggah menu tiap hari, akan terpantau menu dari tiap dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa langsung dievaluasi,” tegasnya.

Ia meyakini langkah sederhana tersebut dapat meredam keluhan masyarakat sekaligus mencegah adanya penyajian menu yang tidak memenuhi standar.

“Meskipun saya akui banyak dapur yang menunya sudah bagus dan sesuai, namun menu yang terkesan seadanya juga masih ditemukan. Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban menyampaikan ini demi perbaikan ke depan,” tandasnya.

Polemik MBG di Kabupaten Kuningan kini menjadi perhatian bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Harapannya, program pemenuhan gizi masyarakat tersebut tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.