icon 13 Mei 2026 - Oleh Humas DPRD

Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kuningan Dorong Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Berorientasi pada Keadilan Sosial

Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPD) DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan sejumlah masukan dan perhatian terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan.

Pandangan umum Fraksi PPD disampaikan oleh juru bicara fraksi, Reni Parlina, yang menekankan pentingnya kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Fraksi PPD menilai setiap rencana penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah perlu disertai kajian yang matang, khususnya terkait dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Selain itu, peningkatan tarif diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi PPD juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat sistem administrasi pajak dan retribusi, mulai dari pembenahan basis data, integrasi sistem informasi, hingga peningkatan kesiapan aparatur guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Fraksi PPD turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait tujuan dan manfaat perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PPD mengingatkan agar kebijakan fiskal daerah tetap menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor informal yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi daerah.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PPD DPRD Kabupaten Kuningan berharap perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.