
Komisi II DPRD Kuningan Temukan Masalah Strategis di Pertanian, Peternakan hingga Pariwisata
Siwindu.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan melaksanakan Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke sejumlah lokasi pada awal September 2025. Dari hasil kunjungan ini, Komisi II menemukan berbagai persoalan penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kuningan, H Jajang Jana SHI, saat diwawancarai Siwindu.com di Gedung DPRD, Senin (8/9/2025) siang.
Menurut Jajang, sektor pertanian menjadi sorotan utama, terutama terkait pemanfaatan Bendungan Kuningan. Hingga kini, masyarakat di sekitar bendungan belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.
“Faktanya, manfaat Bendungan Kuningan lebih banyak dirasakan Kabupaten Brebes. Sementara wilayah Cibeureum dan Cibingbin di Kuningan masih kekurangan air untuk kebutuhan pertanian,” jelasnya.
Komisi II merekomendasikan agar Pemkab Kuningan segera melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas PUTR Bidang SDA, guna mempercepat pembangunan saluran irigasi primer dan sekunder. Selain itu, PDAM (kini PAM) Tirta Kamuning juga diminta mengusulkan program bantuan pemasangan saluran air minum baru bagi masyarakat sekitar bendungan.
Selain persoalan air dan pertanian, Komisi II juga menyoroti program budi daya sapi Pasundan di Kecamatan Cibingbin. Dari hasil kunjungan, ditemukan program tersebut belum memiliki langkah nyata dari pemerintah daerah. Lahan untuk sapi Pasundan masih berada di kawasan Perhutani dan dukungan anggaran pun minim.
“Kami mendorong Bupati segera mengeluarkan regulasi, menyiapkan anggaran, serta berkoordinasi dengan provinsi agar program ini bisa terealisasi,” tegas Jajang.
Persoalan lain juga muncul pada program ketahanan pangan melalui peternakan ayam petelor. Menurut politisi muda PKS tersebut, kebutuhan telur di Kabupaten Kuningan masih belum terpenuhi, padahal saat ini pemerintah tengah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Komisi II menilai, perlu adanya pola kemitraan usaha antara perusahaan peternakan dengan masyarakat agar produksi telur meningkat sekaligus membuka peluang kesejahteraan warga.
Tak hanya itu, KDD Komisi II juga dilakukan ke beberapa objek wisata dan sentra UMKM. Hasilnya menunjukkan masih adanya ego sektoral antar perangkat daerah, kurang maksimalnya pemberdayaan UMKM, serta belum adanya akomodasi khusus untuk produk lokal di destinasi wisata.
“Kami mendorong agar objek wisata memiliki area khusus untuk UMKM, sekaligus menampilkan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik tambahan,” ujar Jajang.
Dari rangkaian KDD ini, Komisi II DPRD Kuningan menegaskan, pihaknya tidak hanya mencatat permasalahan, melainkan juga akan mengawal setiap rekomendasi agar benar-benar ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Semua catatan ini akan kami bawa ke rapat bersama pemerintah daerah. Komisi II akan memastikan ada tindak lanjut nyata, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuningan,” pungkas Jajang seraya menyampaikan hasil KDD tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD.