icon 04 Juli 2025 - Oleh Humas DPRD

PKB Desak Bupati Kuningan Efisiensi Belanja Aparatur Pemerintahan

SIWINDU.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan mendesak Bupati untuk melakukan efisiensi menyeluruh terhadap belanja aparatur pemerintahan yang terus membengkak dari tahun ke tahun.

Dalam Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Jumat (4/6/2025), Fraksi PKB menyampaikan kritik keras terhadap struktur anggaran yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat.

Juru Bicara Fraksi PKB, Hj Neneng Hermawati SE MA, menyampaikan, dominasi belanja aparatur dalam postur APBD sangat mengkhawatirkan. Belanja birokrasi disebut sudah menyentuh lebih dari 60 persen dari total anggaran daerah, sehingga menyisakan ruang yang sangat sempit bagi belanja publik, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami melihat anggaran untuk masyarakat, terutama belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, justru makin tergerus. Ini harus dikoreksi melalui keberanian kepala daerah dalam menata kembali skala prioritas pembangunan,” ujar Neneng.

Menurut PKB, kondisi ini menunjukkan lemahnya political will pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai arus utama pembangunan. Fraksi PKB pun menilai RPJMD 2025–2029 belum mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan anggaran terhadap sektor-sektor produktif.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyinggung soal lemahnya inovasi dan kreativitas dalam dokumen perencanaan. Mereka menyebut RPJMD hanya ‘salin-tempel’ dari dokumen sebelumnya, tanpa pembaruan yang menjawab tantangan baru yang dihadapi masyarakat Kuningan.

“Jangan sampai kita hanya berputar di dokumen yang indah di atas kertas, tapi kosong dalam aksi nyata. Visi ‘Kuningan Melesat’ harus dibarengi keberanian mengoreksi struktur belanja dan memprioritaskan rakyat,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kuningan masih cukup tinggi yakni 7,82 persen, sementara angka kemiskinan tercatat sebesar 10,45 persen. Dalam konteks ini, Fraksi PKB mempertanyakan efektivitas kebijakan pembangunan lima tahunan yang seharusnya menjadi instrumen akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

PKB mendorong agar Pemkab Kuningan mulai memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan seperti pertanian, peternakan, UMKM, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan dasar. Reformulasi struktur APBD dan pengetatan belanja operasional dianggap sebagai langkah strategis agar anggaran daerah lebih berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.