icon 07 Oktober 2025 - Oleh Humas DPRD

Fraksi Amanat Restorasi Ingatkan Pemkab Kuningan: Jangan Lupa Kesejahteraan Sosial di Tengah Euforia Pembangunan

KUNINGAN – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem ini menegaskan bahwa semangat pembangunan infrastruktur tidak boleh mengesampingkan urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Restorasi, Lin Yulyanti, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2026 yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).

Menurut Lin, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab yang berhasil menuntaskan persoalan gagal bayar serta mendorong pembangunan infrastruktur jalan secara masif pada tahun 2025. Namun, ia menekankan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah.

“Kami menuntut adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelayanan sosial. Jalan yang bagus akan kurang bermakna bila masih ada anak yang putus sekolah atau kasus gizi buruk di masyarakat,” tandasnya.

Fraksi Amanat Restorasi juga memberikan catatan khusus terkait keberlanjutan fiskal. Lin menilai, setelah keluar dari persoalan gagal bayar, Pemkab perlu lebih berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran agar tidak kembali terjebak dalam situasi serupa di masa mendatang.

“Setelah persoalan gagal bayar berhasil diselesaikan, kita tidak boleh lengah. Setiap pembiayaan harus jelas sumbernya, terukur risikonya, dan transparan penggunaannya,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Amanat Restorasi juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lin secara khusus mempertanyakan kinerja Perumda Aneka Usaha yang hingga kini belum mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

“Kami mendukung upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, namun kami juga mempertanyakan, bagaimana dengan BUMD Aneka Usaha yang sampai saat ini belum bisa membubuhkan angka sepeser pun?” tegas Lin.