icon 07 Oktober 2025 - Oleh Humas DPRD

Fraksi Golkar Kritik Minimnya Anggaran Pencegahan Kebakaran dan Ketimpangan Postur RAPBD 2026

KUNINGAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kuningan melayangkan kritik tajam terhadap minimnya alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan kebakaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan beban serta risiko kerja petugas di lapangan itu menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).

Juru Bicara Fraksi Golkar, Didit Pamungkas, menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya serta beracun hanya sebesar Rp105 juta.

“Anggaran tersebut dibagi untuk tiga kegiatan, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Jika melihat kejadian kebakaran dalam beberapa tahun terakhir, jumlah itu sangat minim dan tidak realistis,” tegas Didit dalam pandangan umumnya.

Selain persoalan anggaran, Fraksi Golkar juga meminta perhatian lebih terhadap kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dinilai memiliki beban kerja berat serta risiko tinggi di lapangan.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti postur RAPBD 2026 yang dianggap tidak seimbang. Mereka menilai terdapat ketimpangan mencolok antara belanja pegawai yang melonjak drastis dengan belanja modal yang justru menurun.

Dalam RAPBD 2026, belanja pegawai mencapai Rp1,351 triliun, sementara belanja modal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya sebesar Rp146,05 miliar.

“Dengan kondisi tersebut, cita-cita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal,” ujar Didit. Ia pun mendesak agar pemerintah melakukan efisiensi pada belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan target pada beberapa pos pendapatan strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka meminta penjelasan atas turunnya target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dari Rp72 miliar menjadi Rp57,96 miliar, dividen Bank Kuningan dari Rp1,815 miliar menjadi Rp1,587 miliar, serta dividen Perumda Tirta Kamuning dari Rp2,592 miliar menjadi Rp2,343 miliar.

Fraksi Golkar menegaskan, dengan struktur anggaran yang diajukan saat ini, arah pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berpotensi tidak berjalan optimal jika tidak ada perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.