| Berita Terbaru
Fraksi PKB Kritik Target Pendapatan Fantastis dan Minta Pemkab Kuningan Waspadai Risiko Gagal Bayar
KUNINGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Melalui juru bicaranya, Hj. Inayah, Fraksi PKB menilai pemerintah daerah terlalu optimistis dalam menetapkan target pendapatan tanpa diimbangi perencanaan matang. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian agar krisis fiskal seperti gagal bayar tidak kembali terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Inayah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2026, di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).
“Target pendapatan daerah tahun 2026 memang meningkat, namun kita harus realistis. Kenaikan yang terlalu fantastis justru berpotensi menimbulkan masalah baru bila tidak diimbangi dengan perencanaan matang,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, meski total pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,796 triliun, terdapat beberapa sektor yang perlu dikaji ulang. Salah satunya adalah lonjakan target retribusi daerah yang meningkat tajam menjadi Rp219,24 miliar, dari sebelumnya hanya Rp21,66 miliar pada tahun 2025.
“Kami mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan sepuluh kali lipat ini. Jangan sampai target terlalu optimistis justru menjadi bumerang dan mengulang persoalan gagal bayar seperti yang pernah terjadi,” tegas Hj. Inayah.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah, yang dianggap menunjukkan ketidakkonsistenan dalam strategi optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Fraksi juga mengkritisi penurunan Belanja Modal menjadi Rp146,05 miliar dari Rp189,33 miliar di tahun sebelumnya.
“Porsi belanja yang langsung dirasakan masyarakat justru semakin kecil, padahal seharusnya APBD menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Belanja Operasi justru meningkat signifikan menjadi Rp2,76 triliun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan hibah. F-PKB menilai peningkatan ini perlu diimbangi dengan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan.
Fraksi juga meminta penjelasan detail mengenai Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp10 miliar.
“Kami ingin tahu peruntukannya, apakah untuk mitigasi bencana, jaring pengaman sosial, atau justru kebutuhan lain yang tidak prioritas,” tambah Hj. Inayah.
Dalam pandangan politiknya, Fraksi PKB menyoroti pentingnya pendekatan religius dan etis dalam pembangunan. Hj. Inayah menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga amanah rakyat serta melestarikan bumi, sebagaimana pesan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41.
“Pembangunan harus berlandaskan nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti Mashlahah dan Sadd al-Dzari’ah bisa menjadi pedoman moral dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujarnya.
Di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, Fraksi PKB mendesak pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Mereka meminta adanya alokasi khusus untuk pondok pesantren, insentif bagi guru ngaji dan imam musholla, serta rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah yang rusak.
Selain itu, fraksi juga menyoroti masalah ketenagakerjaan dan banyaknya aset daerah yang mangkrak, seperti Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS).
“Pengelolaan aset harus lebih cermat. Jangan sampai pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran besar justru terbengkalai dan tidak memberi manfaat,” tandas Hj. Inayah.
Sebagai penutup, Fraksi PKB menyatakan siap mendukung RAPBD 2026 sepanjang dijalankan secara transparan, realistis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami akan terus mengawal agar APBD benar-benar menjadi alat untuk memperkuat ketahanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik,” pungkasnya.