| Berita Terbaru
Ketua DPRD Kuningan Pertanyakan Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi 10,4 Persen Versi BPS
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mempertanyakan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Kuningan melonjak hingga 10,4 persen pada Triwulan II 2025.
Nuzul menilai data tersebut kontradiktif dengan rilis BPS tahun sebelumnya. “Tahun kemarin, BPS yang mengumumkan Kuningan masuk kategori daerah termiskin. Tiba-tiba setahun kemudian menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik se-Jawa,” ujarnya.
Sebagai pimpinan legislatif, Nuzul mengatakan pihaknya tentu bersyukur jika memang capaian pertumbuhan ekonomi itu benar. Namun ia tetap mempertanyakan akurasi data tersebut. “Saya bersyukur jika datanya benar. Namun saya mempertanyakan ketepatan data BPS ini,” tegasnya.
Ia menilai angka pertumbuhan yang bombastis terkesan dipaksakan dan belum sesuai kondisi di lapangan. “Betul ini identik dengan tagline ‘Melesat’, tapi jangan dipaksakan. Kalau memang ada perbaikan signifikan, silakan dipublikasikan. Tapi kalau baru satu tahun, saya kira belum pas,” katanya.
Nuzul mengungkapkan realitas ekonomi masyarakat belum mencerminkan klaim statistik tersebut. Harga kebutuhan pokok, menurutnya, terus mengalami kenaikan. “Harga-harga di lapangan naik. Ini realitas yang harus kita lihat,” ujarnya. Ia mencontohkan harga telur ayam yang stabil di Rp30 ribu per kilogram, serta harga ayam potong yang hampir menembus Rp50 ribu per kilogram. Menurutnya, inflasi yang diklaim rendah tidak sejalan dengan daya beli masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan sumber pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Ia menduga lonjakan itu berasal dari investasi besar dan proyek konstruksi, bukan dari ekonomi rakyat. “Kalau yang tumbuh cuma investasi besar, sementara pedagang kecil dan buruh kondisinya tetap begitu saja, kan kelihatan,” ucapnya.
Nuzul mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar tidak larut dalam euforia statistik dan lebih fokus pada kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti harga pangan, biaya pendidikan, dan lapangan kerja.
“Data BPS ini harus diklarifikasi. Pertumbuhan ekonomi sejati itu bukan di laporan BPS, tapi di senyum rakyat saat belanja di pasar,” tandasnya saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).